IMAGINE

KASUS ILLEGAL LOGGING ADELIN LIS

Berkaitan dengan kasus illegal logging yang melibatkan Adelin Lis

(PT Keang Nam Development Indonesia atau PT KNDI), Deputi Kepala

BPKP Bidang Investigasi perlu menjelaskan kepada publik sbb:

Bahwa BPKP (Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara) telah

memberikan bantuan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk

melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Berdasarkan hasil penyidikan Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta

keterangan ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan

dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa sejak

tahun 2000 sampai dengan 2005 PT Keang Nam Development Indonesa

(PT KNDI) telah memperoleh izin untuk melakukan penebangan kayu

bulat di kawasan hutan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

PT KNDI tidak hanya melakukan penebangan kayu di lokasi sesuai izin

yang diperoleh, akan tetapi mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2005

ternyata PT KNDI juga melakukan penebangan di luar areal Blok

Tebangan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

PT KNDI juga secara berulang-ulang memuat nomor pohon, jenis,

diameter, jumlah pohon dan taksiran volume kayu yang sama di setiap

Laporan Hasil Cruising Petak Kerja Tebangan Tahunan, akan tetapi Dinas

Kehutanan yang melakukan kegiatan checking cruising tidak mengoreksi

pencantuman nomor pohon, jenis, diameter, jumlah pohon dan taksiran

volume kayu yang berulang-ulang di setiap Laporan Hasil Cruising Petak

Kerja Tebangan Tahunan tersebut.

Kayu bulat hasil penebangan di luar areal Blok Tebangan RKT

ditatausahakan oleh PT KNDI dalam Laporan Hasil Penebangan Kayu

Bulat dengan mencantumkan nomor pohon, jenis, diameter, jumlah

pohon dan taksiran volume kayu berasal dari hasil penebangan/

pemanenan pohon pada petak/blok tebangan sesuai Laporan Hasil

Cruising dan RKT.

Menurut Ahli dari Departemen Kehutanan, penebangan kayu di luar

areal Blok Tebangan RKT oleh PT KNDI selama tahun 2000 sampai dengan

2005 sebanyak 217.965,15 m3, sehingga terdapat jumlah kerugian

keuangan negara atas jumlah kayu tersebut senilai Rp 119, 8 Miliar lebih

dan US$ 2,9 Juta lebih.

Berkaitan dengan adanya vonis bebas terhadap Adelin Lis, BPKP akan

bersinergi untuk melakukan kajian terhadap dakwaan/ tuntutan Jaksa

Penuntut Umum serta Salinan amar Putusan Pengadilan Negeri Medan.